KORESPONDEN INDONESIA – Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 7 November 2024. Rakornas ini merupakan ajang penting bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional.
Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga hadir untuk membuka acara dan memberikan arahan kepada seluruh peserta. Presiden ditemani oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Rakornas ini dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan diskusi mengenai berbagai isu penting, seperti politik, keamanan, dan pemberantasan korupsi. Para narasumber yang hadir termasuk Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang memberikan pemaparan mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan besar di bidang pemerintahan dan keamanan.
“Ini adalah momentum langka di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan berkumpul. Mereka adalah yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan,” ungkap Presiden dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan pentingnya bersyukur atas kekayaan alam dan keberagaman Indonesia yang menjadi potensi besar untuk kemajuan negara.
Sementara Gubernur Aceh, yang juga ikut berdialog dalam sesi diskusi tersebut, berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan-kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ia menilai bahwa koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif di lapangan.
Bahkan, Pemerintah Aceh akan terus mendukung kebijakan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.***
